Judi online bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam tindakan kriminal. Banyak individu yang terjerat utang akibat kecanduan judi akhirnya melakukan berbagai bentuk kejahatan, seperti pencurian, penipuan, atau bahkan pemerasan. Untuk mengatasi dampak buruk ini, berbagai negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mengatur tentang perjudian dan memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya.
Dasar Hukum Judi Online di Indonesia
Di Indonesia, segala bentuk perjudian, termasuk judi online, dilarang secara hukum. Beberapa aturan yang mengatur tentang perjudian adalah:
- Pasal 303 KUHP
- Setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perjudian bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta.
- Jika perjudian dilakukan secara berulang, hukuman bisa diperberat.
- Pasal 303 bis KUHP
- Melarang setiap orang untuk menyediakan sarana perjudian, baik secara langsung maupun daring.
- Hukuman bagi pelanggar adalah pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp10 juta.
- Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2
- Melarang penyebaran informasi yang mengandung muatan perjudian melalui media elektronik.
- Pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981
- Melarang segala bentuk perjudian, termasuk taruhan berbasis internet.
- Pihak yang memfasilitasi perjudian juga dapat dikenakan sanksi pidana.
Jenis Kejahatan Akibat Judi Online dan Sanksinya
Baca Juga : Gelapkan Uang Perusahaan untuk Judi, Berujung di Penjara
- Penipuan dan Penggelapan Uang
- Banyak pecandu judi yang nekat melakukan penipuan untuk mendapatkan modal berjudi.
- Dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
- Pencurian
- Demi melanjutkan taruhan, seseorang bisa mencuri barang atau uang milik orang lain.
- Diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
- Kejahatan Siber (Cybercrime)
- Beberapa pemain judi online menggunakan teknik hacking atau pencurian data untuk mendapatkan saldo judi.
- Bisa dikenakan pasal dalam UU ITE dengan ancaman penjara hingga 8 tahun dan denda Rp2 miliar.
- Pencucian Uang (Money Laundering)
- Bandar atau operator judi online sering menggunakan hasil perjudian untuk aktivitas pencucian uang.
- Bisa dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan hukuman penjara seumur hidup atau denda miliaran rupiah.
Upaya Pemerintah dalam Memberantas Judi Online
Pemerintah Indonesia terus berupaya memberantas perjudian daring dengan berbagai cara:
- Blokir Situs Judi Online
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara rutin menutup ribuan situs judi online yang beredar di internet.
- Menindak Pelaku dan Bandar
- Aparat kepolisian melakukan operasi untuk menangkap pelaku dan bandar judi online, termasuk mereka yang memfasilitasi transaksi perjudian.
- Edukasi dan Sosialisasi
- Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari judi online.
Judi online bukan hanya masalah finansial, tetapi juga memiliki dampak hukum yang serius. Pelaku kejahatan akibat judi dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari denda hingga hukuman penjara bertahun-tahun. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari risiko dan konsekuensi hukum dari perjudian daring agar tidak terjerumus dalam aktivitas ilegal ini.